Masalah Penebangan Hutan
Lanjutan dari posting pertama, titik sepanjang FUPC inilah yang seharusnya menjadi dasar kebijakan pemerintah menentukan kebijakan kehutanan. Misal, Pemerintah menetapkan Qo dengan pertimbangan ekologis dan ekonomis yang dianggap optimum, karena seharusnya Qo adalah fungsi dari utilitas ekologis dan utilitas ekonomis , atau Qo (E, P)…….[1]. Qo dianggap memenuhi nila Po dan Eo tertentu yang sudah dipertimbangkan. Dari kesimpulan ini, kita ajukan sebuah persamaan,
Qo = QL…………….[2]
Dengan
QL adalah
legal logging atau jumlah HPH yang boleh terbit, implikasinya, QL, tidak lain adalah suatu jumlah yang ditentukan pemerintah atau
Qo artinya kuantias pohon yang legal ditebang adalah sama dengan kuantitas optimum yang ditentukan pemerintah dengan mempertimbangkan trade-off utilitas ekologis dan ekonomis hutan (persamaan [1]). Sekarang, kita lihat persamaan berikut
QT = QL + QIL….…[3]
Lihat, bahwa
QT adalah jumlah total seluruh pohon di hutan. Maka logis bila kita sebut bahwa
QT terdiri dari
QL (pohon yang boleh ditebang, legal logging) dan
QIL, pohon yang tidak boleh ditebang (potensial
illegal logging).
Lihat pula bahwa, QIL = QIL* + QILf……………[4]
Persamaan [4] ingin menunjukkan secara spesifik bahwa sebenarnya
QIL sendiri adalah sebuah potensi, yang terdiri dari
QIL* (jumlah illegal logging yang terjadi) dan
QILf , yaitu jumlah pohon yang tidak boleh ditebang dan tetap tidak ditebang. Maka ada 2 kondisi yang mungkin terjadi. (1)
QIL =
QIL* , yang berarti illegal logging ekstrim (out of control) dan
QIL =
QILf, yang dapat dikatakan sebagai kondisi ideal karena kuota pohon diluar HPH tetap jumlahnya.
Sebelumnya kita mengetahui
QL adalah sebuah titik optimum yang telah ditetapkan sesuai persamaan [1], sehingga apabila
QIL dimanfaatkan, atau pada kasus illegal logging, terjadi
Qo + (
QIL atau
QIL*) >
Qo, maka
QIL atau QIL*menjadi excessive (karena melebihi titik optimum (
Qo) . Secara teoritis dapat digambarkan bentuk eksternalitas negatif dari
excessive logging ini dengan:

Sesuai buku
Economic for Public Sector (Joseph E. Stiglitz: 2000), kita ketahui kegiatan
excessive termasuk
illegal logging (yang terbukti sesuai persamaan [3] sebelumnya) akan menghasilkan eksternalitas negatif. Terlihat karena pada
QL+(
QIL atau
QIL*)
Marginal Social Cost lebih besar dari
Marginal Private Benefit (MSC > MPB). Terjadi inefesiensi karena seharusnya titik efisien ada pada
QL, tetapi di pasar terbentuk keseimbangan dengan
QL+
QIL*. Tentu saja banjir, kepunahan hayati, dan bencana alam menjadi ancaman (dari sisi ekologis) yang siap menanti
Teorema di atas tentu masih merupakan pemikiran mentah penulis yang terusik tentang permasalahan hutan. Dapat dilihat pada data statistik, betapa kerusakan hutan sudah mengkhawatirkan. Namun, pada dasarnya pemikiran mentah di atas ingin menyampaikan setidaknya tiga pesan penting. (1) Melalui analisa pada bagian
Forest Dilemma, perlu dievaluasi apakah dalam penentuan HPH, pemerintah sudah menghitung
trade-off antara utilitas ekologis dan ekonomis hutan, tentu perlu kerjasama intensif antara
economist dan
enviromentalist (dalam analisa AMDAL). (2) Reformasi birokrasi adalah hal mendesak dilakukan karena kausal utama “bocornya” HPH adalah suap dan sistem birokrasi bawah meja, (3) Perlu disinsentif ekonomi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa hutan karena hutan bukan melulu masalah lingkungan tetapi sudah memasuki ranah ekonomi.
Read More ..