Status Quo Hutan? Sebuah tinjauan teoritis* (part 2)

Masalah Penebangan Hutan

Lanjutan dari posting pertama, titik sepanjang FUPC inilah yang seharusnya menjadi dasar kebijakan pemerintah menentukan kebijakan kehutanan. Misal, Pemerintah menetapkan Qo dengan pertimbangan ekologis dan ekonomis yang dianggap optimum, karena seharusnya Qo adalah fungsi dari utilitas ekologis dan utilitas ekonomis , atau Qo (E, P)…….[1]. Qo dianggap memenuhi nila Po dan Eo tertentu yang sudah dipertimbangkan. Dari kesimpulan ini, kita ajukan sebuah persamaan,

Qo = QL…………….[2]

Dengan QL adalah legal logging atau jumlah HPH yang boleh terbit, implikasinya, QL, tidak lain adalah suatu jumlah yang ditentukan pemerintah atau Qo artinya kuantias pohon yang legal ditebang adalah sama dengan kuantitas optimum yang ditentukan pemerintah dengan mempertimbangkan trade-off utilitas ekologis dan ekonomis hutan (persamaan [1]). Sekarang, kita lihat persamaan berikut

QT = QL + QIL….…[3]

Lihat, bahwa QT adalah jumlah total seluruh pohon di hutan. Maka logis bila kita sebut bahwa QT terdiri dari QL (pohon yang boleh ditebang, legal logging) dan QIL, pohon yang tidak boleh ditebang (potensial illegal logging).

Lihat pula bahwa, QIL = QIL* + QILf……………[4]

Persamaan [4] ingin menunjukkan secara spesifik bahwa sebenarnya QIL sendiri adalah sebuah potensi, yang terdiri dari QIL* (jumlah illegal logging yang terjadi) dan QILf , yaitu jumlah pohon yang tidak boleh ditebang dan tetap tidak ditebang. Maka ada 2 kondisi yang mungkin terjadi. (1) QIL = QIL* , yang berarti illegal logging ekstrim (out of control) dan QIL = QILf, yang dapat dikatakan sebagai kondisi ideal karena kuota pohon diluar HPH tetap jumlahnya.
Sebelumnya kita mengetahui QL adalah sebuah titik optimum yang telah ditetapkan sesuai persamaan [1], sehingga apabila QIL dimanfaatkan, atau pada kasus illegal logging, terjadi Qo + (QIL atau QIL*) > Qo, maka QIL atau QIL*menjadi excessive (karena melebihi titik optimum (Qo) . Secara teoritis dapat digambarkan bentuk eksternalitas negatif dari excessive logging ini dengan:















Sesuai buku Economic for Public Sector (Joseph E. Stiglitz: 2000), kita ketahui kegiatan excessive termasuk illegal logging (yang terbukti sesuai persamaan [3] sebelumnya) akan menghasilkan eksternalitas negatif. Terlihat karena pada QL+(QIL atau QIL*) Marginal Social Cost lebih besar dari Marginal Private Benefit (MSC > MPB). Terjadi inefesiensi karena seharusnya titik efisien ada pada QL, tetapi di pasar terbentuk keseimbangan dengan QL+QIL*. Tentu saja banjir, kepunahan hayati, dan bencana alam menjadi ancaman (dari sisi ekologis) yang siap menanti

Teorema di atas tentu masih merupakan pemikiran mentah penulis yang terusik tentang permasalahan hutan. Dapat dilihat pada data statistik, betapa kerusakan hutan sudah mengkhawatirkan. Namun, pada dasarnya pemikiran mentah di atas ingin menyampaikan setidaknya tiga pesan penting. (1) Melalui analisa pada bagian Forest Dilemma, perlu dievaluasi apakah dalam penentuan HPH, pemerintah sudah menghitung trade-off antara utilitas ekologis dan ekonomis hutan, tentu perlu kerjasama intensif antara economist dan enviromentalist (dalam analisa AMDAL). (2) Reformasi birokrasi adalah hal mendesak dilakukan karena kausal utama “bocornya” HPH adalah suap dan sistem birokrasi bawah meja, (3) Perlu disinsentif ekonomi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa hutan karena hutan bukan melulu masalah lingkungan tetapi sudah memasuki ranah ekonomi.